Media Berbagi Ilmu

Blog ini terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar dan berbagi, karena dunia lebih indah apabila kita saling mengisi dan tak lelah mengupgrade diri

Selasa, 16 April 2013

Laporan Arus Kas Pemda, Brutto apa Netto?

Seringkali konsep didalam penyusunan Arus Kas menimbulkan kebingungan bagi beberapa orang, yang menurut saya tidak perlu bingung, kenapa? Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah mengatur secara tegas tentang penilaian, pengukuran, dan penyajian Arus Kas. Didalam Lampiran 1.04 PSAP 03-9 tentang Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris mengatur bahwa entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris kecuali yang tersebut dalam paragraf 40 yang mengatur bahwa entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara : Metode Langsung yaitu mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Kemudian Paragraf 41 menyatakan bahwa entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan mtode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut :
(a). Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang
(b). Lebih mudah dipahami pengguna laporan; dan
(c). Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.
Jadi, bagi kebanyak pemda yang menyusun Arus Kas sama dengan realisasi anggaran, bisa mempelajari lebih lanjut tentang SAP, kemudian format Arus Kas yang dirancang pada saldo terakhir akan menghasilkan SILPA yang sama dengan LRA kecuali terdapat Kas di Bendahara Penerimaan yang menyajikan selisih senilai saldo kas di Bendahara Penerimaan. Bagi konsultan Sistem Akuntansi yang kebingungan didalam membuat aplikasi keuangan daerah yang perlu dipelajari adalah Standar Akuntansi Pemerintahan semestinya tidak akan bertabrakan dengan aturan permendagri karena SAP adalah standar tertinggi, demikian.

Tidak ada komentar: