Media Berbagi Ilmu

Blog ini terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar dan berbagi, karena dunia lebih indah apabila kita saling mengisi dan tak lelah mengupgrade diri

Kamis, 26 September 2013

Kebijakan Akuntansi dan Sisdur Akuntansi Keuangan Daerah

Saya akan mencoba berbagi terkait penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem dan Prosedur akuntansi daerah melalui link yang saya sertakan dalam postingan kali ini, semoga bermanfaat. salam

https://www.facebook.com/groups/163627067171494/

Selasa, 16 April 2013

Laporan Arus Kas Pemda, Brutto apa Netto?

Seringkali konsep didalam penyusunan Arus Kas menimbulkan kebingungan bagi beberapa orang, yang menurut saya tidak perlu bingung, kenapa? Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah mengatur secara tegas tentang penilaian, pengukuran, dan penyajian Arus Kas. Didalam Lampiran 1.04 PSAP 03-9 tentang Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris mengatur bahwa entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris kecuali yang tersebut dalam paragraf 40 yang mengatur bahwa entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara : Metode Langsung yaitu mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Kemudian Paragraf 41 menyatakan bahwa entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan mtode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut :
(a). Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang
(b). Lebih mudah dipahami pengguna laporan; dan
(c). Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.
Jadi, bagi kebanyak pemda yang menyusun Arus Kas sama dengan realisasi anggaran, bisa mempelajari lebih lanjut tentang SAP, kemudian format Arus Kas yang dirancang pada saldo terakhir akan menghasilkan SILPA yang sama dengan LRA kecuali terdapat Kas di Bendahara Penerimaan yang menyajikan selisih senilai saldo kas di Bendahara Penerimaan. Bagi konsultan Sistem Akuntansi yang kebingungan didalam membuat aplikasi keuangan daerah yang perlu dipelajari adalah Standar Akuntansi Pemerintahan semestinya tidak akan bertabrakan dengan aturan permendagri karena SAP adalah standar tertinggi, demikian.

Kamis, 07 Maret 2013

Joke Pegawai Daerah dan Pusat

Seorang pejabat Pusat di sebuah Kementerian diundang untuk menjadi Narasumber pada sebuah seminar keuangan daerah yang diselenggarakan oleh salah satu SKPD Pemda. Sang Narasumber ditengah pembahasan materi  memberikan dorongan semangat kepada para pegawai daerah agar melakukan tugasnya dengan baik agar pengelolaan daerah bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

" Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu..tugas pegawai daerah sama pentingnya dengan tugas kami pegawai yang berada di pusat karena langsung berhadapan dengan masyarakat ..."

Seorang ibu tiba-tiba nyeletuk menanggapi pernyataan narasumber tersebut.." Kalau begitu pak, harusnya penghasilan pegawai daerah juga harusnya ikut diremunerasi dong pak..karena tanggung jawab kami tak kalah berat dan penting dengan tugas pegawai pusat..."...


Selasa, 05 Februari 2013

Aset Tetap yang bikin pening

Hampir sebagian besar temuan BPK RI terkait Laporan Keuangan Daerah tak pernah lupa untuk mengkritisi mengenai pengelolaan Aset Tetap Daerah. Dari kelengkapan dokumen yang amburadul dan tak jelas, status kepemilikan dan pemanfaatan yang juga rancu dan sulit ditelusuri sampai perlakuan akuntansi untuk mengakui, mengukur dan menyajikan didalam laporan keuangan daerah seringkali menjadi sorotan Pemeriksa LKPD.

Kenapa demikian? ada beberapa faktor yang melatarbelakangi, antara lain karena minimnya pengetahuan bendahara barang tentang penatausahaan aset tetap kadang menimbulkan fiksi antara bendahara barang dengan PPK yang menyusun laporan keuangan. Biasanya bendahara barang hanya mencatat saja barang yang ada tanpa memperhatikan status kepemilikan barang itu sebelumnya, berapa nilai yang harus dikapitalisasi sesuai SAP dan kelengkapan dokumen pendukung sehingga adakala barang dicatat dua kali pada SKPD yang berbeda sementara pada saat menyusun laporan keuangan PPK SKPD harus memperhatikan ketentuan akuntansi baik mengenai pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajian aset tetap. Hal tersebutlah yang seringkali menjadi akar masalah kenapa penatausahaan aset tetap amburadul dan kerap jadi temuan BPK-RI, tapi baiknya hal tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah daerah didalam melakukan perbaikan-perbaikan dimasa depan agar daerah memiliki database aset tetap yang valid, kredibel dan bisa diyakini kebenarannya. 

Minggu, 09 September 2012

Format Laporan Keuangan PP 71 Tahun 2010


Ada beberapa tambahan laporan keuangan berdasarkan PP 71 tahun 2010, dimana formatnya dapat dilihat dibawah ini:

Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)


PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

No.
Uraian
20X1
20X0
1
Saldo Anggaran Lebih Awal


2
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan


3
                  Subtotal (1 - 2)


4
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)


5
                  Subtotal (3 + 4)


6
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya


7
Lain-lain


8
                 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)







Format Laporan Perubahan Ekuitas :

  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
No.
Uraian
20X1
20X0
1
Ekuitas Awal


2
Surflus/Defisit - LO


3
Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/kesalahan mendasar


4
Koreksi Nilai Persediaan



5
Selisih revaluasi asset tetap



6
      Lain-lain



7
Ekuitas Akhir



Sedangkan struktur laporan operasional adalah sebagai berikut :
a.       Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
b.      Beban dari kegiatan operasional ; 
c.       Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
d.      Pos luar biasa, bila ada;
e.       Surplus/defisit-LO.
f.       Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi  suatu entitas pelaporan. Demikian secara garis besar format laporan keuangan tambahan berdasarkan PP 71 Tahun 2010 yang harus dibuat oleh pemerintah daerah.


Jumat, 07 September 2012

Sistem dan Kebijakan Akuntansi Daerah

Sebagai tindak lanjut penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, agar setiap satuan kerja perangkat daerah memiliki pedoman dan keseragaman didalam penyusunan laporan keuangan SKPD maka telah dilakukan revisi kebijakan akuntansi yang lama, dimana memang didalam peraturan tersebut belum mengatur secara detail tentang teknis akuntansi keuangan. Dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka yang lama tidak berlaku lagi diganti dengan isi peraturan yang juga mengatur secara teknis pelaksanaan akuntansi daerah. Isinya sudah cukup lengkap, sampai kepada teknis atribusi, jurnal, kapitalisasi, stock opname terutama bagaimana pengakuan, penilaian, pengukuran dan penyajiannya transaksi akuntansi didalam laporan keuangan SKPD, SKPKD dan Kabupaten. Tidak lama lagi peraturan Kepala Daerah tersebut akan dibagikan ke seluruh SKPD sebagai acuan bagi mereka dalam menyusun laporan keuangan 2012, bila ada yang tertarik untuk mengakses soft copy dipersilakan datang ke Bidang Akuntansi.

Kamis, 06 September 2012

Pemberian Hibah dan Bansos


Salah satu temuan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah yang paling sering muncul dan menjadi masalah didalam pengelolaan keuangan daerah yaitu masalah pemberian hibah dan bansos. Mulai seringkali terjadi penerima hibah dan bansos tidak jelas sampai ketidakmengertian penerima dalam meng SPJ kan bantuan tersebut sehingga kerapkali terjadi bahwa hal tersebut menjadi temuan BPK-RI dalam memeriksa kewajaran pengelolaan keuangan daerah. Untuk itulah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 mengatur tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD. 

Poin-poin penting didalam peraturan ini adalah bahwa peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan yang lama, pemberian hibah dan bansos ditetapkan dnegan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pencairan uang menggunakan mekanisme LS, dalam hal nilai bansos sebesar Rp. 5.000.000,- dapat menggunakan Tambah uang .

Dan yang paling penting adalah tentang pertanggungjawaban bansos, dimana pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
a.    Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
b.   keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
c.    pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan  sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
d.   bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Demikian, untuk lengkapnya silakan di Browsing peraturan tersebut, selamat belajar!